Usulan Perda Perlindungan Janda Dinilai Tidak Perlu

  • Share
Usulan Perda Perlindungan Janda Dinilai Tidak Perlu

Radartarakan.co.id – Usulan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Banyuwangi, Basir Qodim untuk menerbitkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Janda mendapat sorotan. Usulan itu dinilai mendiskriminasi perempuan, karena salah satu solusi yang ditawarkan dalam raperda adalah poligami untuk menampung para janda.

Menanggapi polemik tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, secara normatif, DPRD memiliki hak untuk mengusulkan Perda. Namun dia mengingatkan, dalam pengusulan Perda, harus memperhatikan banyak hal, termasuk aspek kebutuhan.

“Jangan sampai hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya Kamis (3/6).

Arman menilai, Perda Perlindungan Janda apalagi dengan ketentuan poligami tidak cukup krusial untuk dibahas saat ini. Terlebih, penolakan dari aktivis perempuan juga sangat kencang.

Dalam konteks penyusun regulasi, tingginya penolakan harus jadi perhatian DPRD. Artinya, jika banyak yang menolak, sejatinya tidak perlu dilanjutkan.

Karena baru di tataran rencana, pembatalan juva relatif mudah untuk dilakukan. “Artinya jika sudah banyak penolakan sejak wacana ya ga usah dibuat,” imbuhnya.

Dibanding membuat Perda ‘nyeleneh’, Arman menyarankan DPRD memikirkan isu lain. Sebab masih banyak urusan yang memerlukan atensi.

Misalnya aturan turunan dari berbagai undang-undang yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Seperti terkait investasi hingga peningkatan pendapatan daerah. “Atau Perda tentang perlindungan UMKM, itu lebih urgent,” jelasnya.



#Usulan #Perda #Perlindungan #Janda #Dinilai #Tidak #Perlu

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.