TNI Jangan Ditarik ke Politik

  • Share
TNI Jangan Ditarik ke Politik

Radartarakan.co.id – Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini mendapat kritik karena Andika masih berstatus sebagai Anggota TNI Aktif.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, anggota dilarang untuk berpolitik praktis. Seorang tentara harus melepas keanggotaannya atau menunggu pensiun jika ingin berpolitik.

“Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat. Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri,” kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (18/6).

Aturan tersebut juga tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara.

Pasal 39 berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.

Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam politik praktis, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.

Selain itu, netralitas adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh setiap prajurit TNI. Partai politik yang berkeinginan mengusung TNI aktif ke dalam perebutan kekuasaan dianggap Ujang bukan saja tidak menghormati etika, tapi juga menunjukkan buruknya proses kaderisasi di internal partai itu sendiri.

“Walaupun keputusan ini menjadi kewenangan Nasdem, mestinya pak Jokowi menegur, sebagai partai koalisinya karena dianggap menarik-narik TNI masih aktif ke politik,” jelasnya

Diketahui, rapat kerja nasional (rakernas) Partai Nasdem kemarin (16/6) telah menerima usulan nama-nama calon presiden (capres) dari dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi dua nama yang paling banyak diusulkan oleh perwakilan daerah tersebut.

Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Partai Nasdem Willy Aditya memimpin rapat pleno penyampaian usulan nama capres itu. Dia mempersilakan satu per satu perwakilan DPW untuk maju. Setiap DPW mempunyai hak menyampaikan tiga sampai lima nama capres.

Hasilnya, Anies dan Ganjar bersaing ketat. Dari 34 DPW, sebanyak 32 di antaranya mengusulkan nama Anies sebagai capres. Hanya dua DPW yang tidak mengajukan nama Anies, yaitu DPW Papua Barat dan DPW Kalimantan Timur.

Sedangkan Ganjar diusulkan 29 DPW. Lima DPW yang tidak mengajukan nama Ganjar adalah DPW Kalimantan Timur, DPW Banten, DPW Kalimantan Selatan, DPW Maluku Utara, dan DPW DKI Jakarta.

Di bawah Anies dan Ganjar, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan 16 DPW. Kemudian disusul Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dengan 14 DPW dan urutan kelima Panglima TNI Andika Perkasa yang diusulkan 13 DPW.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



#TNI #Jangan #Ditarik #Politik

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.