Soal HTM Borobudur, Keputusan Akhir Diserahkan pada Jokowi

  • Share
Soal HTM Borobudur, Keputusan Akhir Diserahkan pada Jokowi

Radartarakan.co.id – Gonjang-ganjing seputar kenaikan tarif masuk Candi Borobudur membuat pemerintah berubah sikap. Kemarin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi tarif baru yang semula dia sebut Rp 750 ribu itu.

Luhut menegaskan, tarif tersebut belum final.

Keputusan final akan disampaikan Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas (ratas), setidaknya minggu depan. Luhut mengaku tidak mengabaikan masukan dan kekhawatiran yang diungkapkan banyak pihak. Dia malah memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Luhut juga memastikan bahwa tidak tertutup kemungkinan tarif itu diturunkan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu, saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan,” jelas Luhut.

Mantan komandan pasukan khusus baret merah itu juga menyampaikan terima kasih. Menurut dia, ramainya perbincangan di media sosial menunjukkan perhatian yang begitu besar pada warisan budaya kebanggaan Indonesia tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Sabtu lalu Luhut menyampaikan rencana kenaikan tarif masuk Borobudur. Untuk turis lokal, tarif yang semula Rp 50 ribu akan dinaikkan menjadi Rp 750 ribu. Sementara itu, tarif untuk wisatawan mancanegara naik dari Rp 250 ribu menjadi USD 100 atau sekitar Rp 1,4 juta.

Meskipun pemerintah bersedia mempertimbangkan kembali tarif untuk wisatawan lokal, Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing tidak berubah. ’’Begitu pula tarif untuk pelajar, tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000,’’ terang Luhut.

Dia menuturkan, jika sekadar masuk ke kawasan candi, tarifnya tetap Rp 50 ribu seperti saat ini. Berdasar banyak masukan yang diterima, Luhut juga akan mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DI Jogjakarta. Pria yang akrab disapa Opung tersebut melanjutkan, nantinya seluruh calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur harus melakukan reservasi secara online. Hal itu dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Warga lokal juga diajak untuk lebih berkontribusi. Seluruh turis harus menggunakan tour guide dari warga lokal di sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan memakai sandal khusus ’’upanat’’ agar tidak merusak tangga dan struktur bangunan candi. Sandal tersebut akan diproduksi oleh warga dan pelaku UMKM di sekitar Borobudur.

’’Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi, memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,’’ pungkas Luhut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin pembatasan dan penentuan tarif baru tetap berada dalam arahan Presiden Jokowi. Penentuan tarif itu akan mempertimbangkan keadaan ekonomi yang baru pulih pascapandemi. ’’Kami diarahkan untuk betul-betul berempati dan menyinergikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat,’’ kata Sandi.

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, rencana pengembangan Borobudur akan mendengarkan masukan dari para ahli dan tokoh. Baik tokoh agama, masyarakat, maupun budaya. ’’Akan kami koordinasikan karena masukan ini tentunya adalah aspirasi masyarakat,’’ paparnya.

Pemilik grup bisnis Saratoga itu menyebutkan, hasil laporan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Borobudur mengalami degradasi yang cukup drastis. Terutama pada tingkat keausan permukaan batu candi. Kebijakan kuota kunjungan dan tarif khusus disesuaikan dengan kajian lintas kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Menurut Sandi, pembatasan pengunjung Borobudur adalah hal yang niscaya. ’’Karena daya dukung Candi Borobudur yang sangat terbatas berdasar perhitungan para ahli,’’ ujarnya.

Dia menegaskan, pengelolaan Borobudur di masa mendatang akan berbasis konservasi, bukan lagi komersial. ’’Selain situs warisan yang perlu dijaga, tentunya juga memikirkan dampak pada masyarakat secara sosio-ekonomi. Sejalan dengan konsep pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi masyarakat sekitar,’’ ucapnya.

Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Yogyakarta Erwin Santoso menilai kebijakan yang diambil pemerintah ada baiknya. ’’Setiap tahun bangunan candi mengalami penurunan. Maka, pemerintah ingin menjaga kelestariannya selama mungkin,’’ katanya.

Menurut rencana, pemerintah akan menjadikan Borobudur sebagai kawasan wisata yang bukan lagi mass tourism, tetapi menjadi destinasi kawasan khusus. Hal itu sama seperti Taman Nasional Komodo. ’’Dengan diberlakukannya tiket masuk yang baru, akan terseleksi wisatawan yang bisa naik ke Candi Borobudur,’’ tutur Erwin.

Selama masa pandemi, wisatawan dilarang naik ke ring 1 (relief dan stupa). Pengunjung hanya diizinkan berada di area pelataran. ’’Karena banyak wisatawan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol dan bisa memicu kerusakan pada batu batu, relief, dan stupa,’’ ungkap Erwin.

Ketum DPP Astindo Pauline Suharno menambahkan, meski tujuan pemerintah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, tarif Rp 750 ribu memang mahal. “Sebetulnya terlalu mahal, apalagi untuk wisatawan backpacker. Wisman pun belum tentu akan masuk. Tapi, mungkin bisa disiasati dengan masuk sampai batas tertentu jika untuk kebutuhan foto saja,” jelasnya kepada Jawa Pos.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tau/dee/lum/c18/oni



#Soal #HTM #Borobudur #Keputusan #Akhir #Diserahkan #pada #Jokowi

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.