Saran KPK agar Minyak Goreng Tidak Langka di Dalam Negeri

  • Share
Saran KPK agar Minyak Goreng Tidak Langka di Dalam Negeri

Radartarakan.co.id – Plt Juru Bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding mengatakan, lembaga antirasuah berharap kelangkaan minyak goreng di dalam negeri ke depannya tidak terjadi lagi.

Menurut Ipi, kelangkaan minyak goreng ini harus bisa dicegah. Perkara-perkara dugaan korupsi minyak goreng ini harus bisa diusut tuntas.

“KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah,” ujar Ipi kepada wartawan, Selasa (26/4).

Menurut Ipi, KPK melalui Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Bappenas, dan Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong perbaikan tata kelola minyak sawit mentah.

“Termasuk produk turunannya dengan mengintegrasikan proses bisnis hulu ke hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK),” katanya.

Ipi menuturkan, integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mengintegrasikan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri.

“Sehingga, basis data ini dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan produksi dalam negeri. Harapannya, izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga serta ketersediaan barang di pasar domestik dapat dijaga,” katanya.

Ipi berujar, integrasi data pada SNANK mengatur mekanisme ekspor dan impor untuk neraca komoditas strategis dengan mendorong, penguatan implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk produk turunan CPO, yaitu minyak goreng, kemudian optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dari para pelaku usaha terkait, selanjutnya ketiga penguatan implementasi pungutan dana sawit.

Menurut Ipi, rekomendasi ini telah disampaikan Setnas Stranas PK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat KPK pada 17 Maret 2022 yang merupakan implementasi salah satu fokus aksi Stranas PK, yaitu Perbaikan Perizinan dan Tata Niaga.

“KPK berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata niaga komoditas strategis sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas,” pungkasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Gunawan Wibisono



#Saran #KPK #agar #Minyak #Goreng #Tidak #Langka #Dalam #Negeri

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.