Prasyarat dan Trik Pengajuan Kartu Keluarga Untuk Pasangan Nikah Siri

  • Share

Pemerintahan sekarang mengizinkan pemberian kartu keluarga buat pasangan yang nikah siri gresik, meskipun tak tercantum dalam akte ataupun surat nikah.

Pasangan nikah siri bisa mendapat kartu keluarga (KK) dengan prasyarat serahkan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang ditemui oleh dua saksi.

Akan halnya pemisah di antara KK untuk pasangan nikah siri serta nikah sah menurut hukum negara yakni ada kolom yang tercatat kawin belum tertera di KK buat pasangan nikah siri.       

Penilaian pemerintahan, dalam perihal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkenaan pemberian KK untuk pasangan nikah siri ini berdasar keputusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan kalau perkawinan resmi kalau dikerjakan menurut hukum semasing kepercayaannya itu dan agama.

Di dalam perihal ini, jasa nikah siri gresik dikira resmi sesuai sama hukum agama, hingga menurut pemerintahan bisa saja untuk pasangan nikah siri untuk peroleh KK.

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri yaitu biar tiap penduduk negara, termaksud anak yang lahir dari nikah siri, pula tercantum atau miliki KK.

Biarpun begitu, butuh dianalisa kembali keputusan ini biar dalam prakteknya bisa berikan faedah buat masayarakat umum, tak bikin rugi faksi spesifik, terutamanya anak serta wanita dalam perkawinan.

1. Otensitas Undang-Undang Nikah Siri

Aturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenali maupun atur secara rinci perihal nikah siri gresik. Meskipun resmi menurut hukum agama, tetapi posisi pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai halnya dirapikan dalam ketetapan perundang-undangan.

Merujuk di Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan jika perkawinan resmi kalau dilaksanakan menurut peraturan agama semasing, tapi seterusnya di ayat (2) dirapikan berkenaan pendataan perkawinan yang sedang dilakukan sama dengan ketetapan perundang-undangan.  

Dalam perihal tersebut, penerapan perkawinan siri walau sudah syah berdasar agama akan tetapi tidak serentak mendapatkan ketetapan hukum negara jikalau tak dibuat di instansi berkaitan, sama dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek nikah siri lalu beresiko di posisi dan posisi banyak faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri ataupun anak dari pernikahan siri.       

Sebelumnya ada peluang buat miliki KK untuk pasangan jasa nikah siri gresik, baik istri ataupun suami, masih tercantum dalam KK masing-masing.

Sedangkan, seandainya lalu ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, posisi anak dalam akte kelahirannya cuma untuk anak ibu dan tertera dalam KK ibu.  

Karena itu, jadi pemberian KK buat pasangan nikah siri dengan argumen supaya anak yang lahir bisa tercantum dalam KK serta peroleh surat kelahiran tidaklah argumen logis.

Perihal ini disebabkan tidak ada atau adanya KK dari orang tua anak itu, anak terus bisa mendapat akte kelahiran namun juga tercantum dalam KK, walaupun posisi anak cuma untuk anak ibu.

Nikah siri tidak dianggap oleh negara, meskipun resmi dimata agama Islam. Karena itu, anak ataupun istri dari perkawinan siri tak punya status hukum didepan negara.  

Sama dengan ditata pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Arahan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebaran Gabungan Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan tiap perkawinan dicatat supaya terjaga keteraturan perkawinan buat warga Islam.

Pendataan perkawinan itu dikerjakan oleh karyawan pencatat nikah. Maka, resmi tidaknya perkawinan tak dipastikan oleh akte perkawinan,

akan tetapi dokumen perkawinan ialah bukti udah berlangsungnya/berjalannya perkawinan. Tidak tersedianya bukti pemilikan surat ini berpengaruh di anak ataupun istri dari perkawinan siri tidak miliki legitimasi didepan negara.

2. Pengaruh Nikah Siri Buat Kehidupan Negara

Tak ada keabsahan nikah siri gresik ini munculkan imbas hukum kepada posisi anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan posisinya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta cuman punyai pertalian perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya.

Jadi anak yang dirasa terlahir di luar perkawinan yang syah dari ke-2  orang tua-nya, terus dapat mendapat akte kelahiran lewat pendataan kelahiran. Namun, di akte kelahiran itu cuman terdapat nama ibunya.

Bila ingin memberikan nama ayahnya  dalam surat kelahiran, dibutuhkan pemastian pengadilan selaku wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya.

Waktu belumlah ada keputusan pengadilan terkait pernyataan si ayah pada anak hasil pernikahan siri, karenanya anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kombinasi Hukum Islam (KHI) tak memiliki hak mewaris dari ayahnya.

Lantaran, si anak cuman miliki pertalian perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Dan, menurut Pasal 863 KUHPerdata, apabila anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karena itu dia memiliki hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang semestinya mereka terima kalau mereka selaku anak-anak yang sah.

a. Kartu Keluarga (KK) Untuk Pasangan Yang Menikah Siri

Pasangan yang nikah siri gresik bisa ditempatkan ke 1 KK. Tapi, Dinas Kependudukan serta Pendataan Sipil tidak menikahkan, tapi cuman mendata udah berlangsungnya perkawinan. Nanti, dalam KK bakal dicatat informasi “kawin belum terdaftar “.

Untuk bikin KK itu, pasangan nikah siri harus menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri didapati oleh dua orang saksi.

b. Prasyarat Pembikinan buat mengurusi KK salah satunya:

Sedang untuk pasangan nikah siri, ada kriteria khusus yang udah diputuskan Dukcapil Kemendagri adalah membikin Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disebut kebenaran pasangan suami istri dikenali oleh dua orang saksi.

c. Simpulan Kartu Keluarga Nikah Siri

nikah siri syah secara agama, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum serta oleh karena itu dikira tidak sempat ada dalam catatan negara. Dalam kata lain, perkawinan siri tidak dianggap oleh negara.

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK dengan info kawin belum tertera dengan prasyarat khusus ialah menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak.

Meski begitu, masih tetap harus untuk pasangan buat kerjakan isbat menuliskan pernikahannya dan nikah.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.