Prajurit TNI di Wilayah Konflik Selayaknya Mendapat Tunjangan Lebih

  • Share
alexametrics

Radartarakan.co.id – Kasus oknum prajurit menjual amunisi kepada tentara OPM menjadi sorotan. Persoalan itu disinyalir dipicu oleh masalah perut yang membuat mental dan moral oknum prajurit jadi terdegradasi.

Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, kasus penjualan amunisi kepada OPM tidak dapat ditolerir. Harus ditindak tegas.

“Setiap ada pelanggaran personel TNI baik di wilayah perang atau damai harus diberikan sanksi sesuai UU yang berlaku,” ujar Harits Abu Ulya dalam keterangannya kepada Radartarakan.co.id, Senin (13/6).

Harits Abu Ulya berpendapat, terdegradasinya mental dan moral prajurit bisa dipicu oleh hak-hak dari prajurit disunat oleh satuannya. Apalagi prajurit yang terjun ke daerah konflik. Mereka berada di garis depan dan bertaruh nyawa dalam tugas.

Negara selayaknya memberikan perhatian moril dan materil secara proporsional. Mereka harus dipastikan berangkat dengan tenang. Prajurit yang diterjunkan di wilayah konflik sudah selayaknya mendapatkan tunjangan yang lebih. Keluarga yang ditinggalkan tidak menghadapi masalah ekonomi.

“Faktor ekonomi prajurit maupun keluarga prajurit yang ditinggalkan bisa memicu munculnya persoalan di saat seorang prajurit menggemban tugas negara,” kata Harits.

Selain itu, sambung Harits, prajurit yang mudah mentalnya terdegradasi dapat saja disebabkan oleh proses rekrutmen. Untuk itu, proses rekrutmen prajurit perlu ditinjau sehingga orang-orang yang menjadi prajurit adalah warga pilihan terbaik.

Agar kasus serupa tidak terulang, Harits menyarankan pembinaan kepada prajurit menjadi prioritas bagi pimpinan. Sehingga, tidak ada lagi anggota militer yang nakal dan menjual amunisi atau bertindak buruk lainnnya. Dengan pembinaan, semua anggota TNI bisa dirawat konsistensi pada doktrin-doktrin Sapta Marga.

“Namun demkian pengawasan internal kepada anggota harus berjalan dengan maksimal dan ekstra terutama di daerah konflik,” jelasnya.

Di tempat lain, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Pontoh mengatakan, oknum TNI-AD menjual amunisi ke pihak musuh merupakan fenomena gunung es. Di luar oknum-oknum yang tertangkap itu masih banyak oknum lainnnya yang melakukan hal serupa. Oleh karena itu, harus ada solusi yang cepat.

Soleman mempertanyakan penamaan untuk kelompok bersenjata di Papua seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB} dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penamaan itu harus sesuai di lapangan, sehingga pasukan yang diturunkan juga tepat. Sebab, penamaan itu berbeda penanganannya. “Kalau kelompok kriminal, maka polisi yang diturunkan. Kalau kelompok senjata, ya tentara yang diturunkan.

Sementara itu, Kepala Dispen TNI AD (Kadispenad) Brigen Tatang Subarna mengatakan, pihaknya memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oknum prajurit TNI-AD. Saat ini masih ditemukan adanya oknum prajurit TNI-AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi di daerah penugasan.

“Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI,” ujar Tatang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6).

Tatang memastikan kedua oknum prajurit TNI-AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi atas nama Praka AKG dan Prada YW akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Saat ini penyidikan terhadap kedua kasus tersebut masih dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pimpinan TNI AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi,” pungkasnya. (*)



#Prajurit #TNI #Wilayah #Konflik #Selayaknya #Mendapat #Tunjangan #Lebih

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *