Prajurit TNI Aktif Jabat Pj Kepala Daerah Tak Ada Dasar Hukum

  • Share
Prajurit TNI Aktif Jabat Pj Kepala Daerah Tak Ada Dasar Hukum

Radartarakan.co.id – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyampaikan, penunjukan penjabat dari unsur prajurit TNI aktif tidak tersedia secara konstitusional. Menurut Fahri Bachmid, pada prinsipnya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam menduduki penjabat kepala daerah, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya.

“Pada prinsipnya sepanjang mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat kaidah dan menegaskan dalam putusan perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, yang pada hakikatnya prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (29/5).

Dia menegaskan, Menkopolhukam Mahfud MD tidak perlu lagi membangun serta memperluas tafsir selain yang telah dibuat oleh MK. Menurutnya, secara konstitusional MK adalah lembaga negara yang satu-satunya diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional, yang sifatnya mengikat semua pihak, ‘result interpreter of the constitution.

Di sisi lain, kebijakan penunjukan penjabat prajurit TNI aktif secara fundamental melanggar Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri maupun TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000, yang menegaskan bahwa TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, dan secara teoritik ini merupakan filosofis serta “Ratio legis” sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma pasal 47 ayat (1) UU No. 34/2004 tentang TNI.

Karena itu, Fahri berpendapat secara teoritik maupun yuridis, mandat konstitusional yang di kirimkan MK kepada pemerintah dalam berbagai pertimbangan hukum di berbagai putusan MK adalah bersifat wajib dan mengikat, pertimbangan hukum dalam putusan MK adalah mempunyai daya mengikat serta wajib di untuk tindaklanjuti sebagaimana mestinya,

“Jika tidak, maka potensial menjadi masalah hukum serta berimplikasi terhadap keabsahan semua tindakan serta perbuatan pemerintahan itu sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat serius,” pungkas Fahri.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



#Prajurit #TNI #Aktif #Jabat #Kepala #Daerah #Tak #Ada #Dasar #Hukum

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *