Pihak yang Rintangi Penangkapan Mas Bechi Bisa Dijerat UU TPKS

  • Share
Jawapos TV

Radartarakan.co.id – Kejahatan seksual masih banyak terjadi setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh DPR RI. Moch Subchi Al Tsani alias Mas Bechi tersangka pencabulan tiga santriwati tengah menjadi perbincangan hangat setelah sebelumnya menjadi daftar pencarian orang (DPO).

Mas Bechi merupakan anak pimpinan Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, KH Muhammad Mukhtar Mukthi. Kiai Mukhtar sendiri berkali-kali meminta polisi tidak menangkap Mas Bechi dan berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke polisi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Luluk Nur Hamidah menilai pihak yang menghalang-halangi penangkapan Mas Bechi bisa terjerat pidana. Terlebih, aparat kepolisian sudah melakukan imbauan agat Mas Bechi menyerahkan diri.

“Untuk kasus di Jombang, pihak yang menghalangi jika diterpakan UU TPKS maka bisa dijerat pidana. Bapaknya sudah jelas terbuka minta agar anaknya tidak ditangkap. Lalu simpatisan yang secara sengaja menghalangi aparat melakukan penangkapan, apalagi dengan perlawanan,” kata Luluk kepada wartawan, Jumat (8/7).

Pihak yang menghalang-halangi penangkapan tersebut bisa terjerat pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU TPKS yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara TPKS dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Oleh karenanya, Luluk meminta pihak kepolisan turut menerapkan UU TPKS dalam kasus Mas Bechi. Baik untuk kasus pencabulannya, maupun terkait pihak-pihak yang menghalangi penyidikan.

“Pembelaan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dibenarkan secara hukum, misalnya melalui lawyer atau pengacara,” ucap Legislator dari Dapil Jateng IV tersebut.

“Jadi perlu kelegawaan dari semua pihak agar proses hukum bisa berjalan dengan baik. Jika tidak, maka ketentuan hukum yang mengatur tentang TPKS justru akan menjadi risiko bagi pihak-pihak yang sengaja mengahalang-halangi,” tambah Luluk.

Luluk pun, menyebut kasus kekerasan seksual yang belakangan terjadi seharusnya bisa dihindari bila ada sosialisasi yang intens dan upaya pencegahan melalui sistem sebagaimana dalam UU TPKS. Ia pun menyayangkan lambatnya gerak Pemerintah menyusun peraturan turunan dari UU TPKS.

“Terutama karena korbannya banyak anak-anak. Baik yang terjadi di lingkungan keluarga, ataupun korban di bawahpelindungan suatu lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan berasrama-pesantren,” pungkas Luluk.

Sebagaimana diberitakan, penangkapam terhadap Mas Bechi anak dari pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, Jatim itu berlangsung secara dramatis.
Bahkan, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha disiram kopi panas yang mengenai tubuhnya.

Pelaku penyiraman kopi panas kepada AKP Giadi Nugraha diduga dilakuan salah satu simpatisan Mas Bechi. Kabar Kasat Reskrim Polres Jombang itu dibenarkan Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat. Akibat siraman kopi panas itu, AKP Giadi Nugraha mengalami luka ringan.

“Bukan luka berat. Biasa saja. Sudah dberi obat pereda panas,” ujar Nurhidayat seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (8/7).

Meski berlangsung dramatisir, Mas Bechi akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Dia menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 23.30 WIB. Mas Bechi langsung dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Rutan Medaeng.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Pihak #yang #Rintangi #Penangkapan #Mas #Bechi #Bisa #Dijerat #TPKS

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.