Pengusutan Kasus Tewasnya Yosua Dikhawatirkan Menghalangi Keadilan

  • Share
Pengusutan Kasus Tewasnya Yosua Dikhawatirkan Menghalangi Keadilan

Radartarakan.co.id – Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR) meminta agar tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa mengungkap tuntas polemik tewasnya Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat. Sehingga, proses pengusutan kasus tersebut diharapkan berjalan transparan.

“ICJR menilai, tanpa pengungkapan kasus yang tuntas, akuntabel, dan tranparan, maka ada potensi tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dan bahkan hingga potensi penyiksaan,” kata peneliti ICJR, Iftitahsasi dalam keterangannya, Minggu (17/7).

“Berdasarkan keterangan keluarga korban Yosua, ditemukan luka di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Informasi lain yang juga harus menjadi perhatian adalah keluarga korban sebelumnya bahkan sempat dilarang untuk melihat jenazah dan membuka pakaian jenazah,” sambung Sasi.

Sasi berpendapat, pendalaman mengenai potensi penyiksaan atau tindakan sewenang-wenang yang dialami oleh Yosua harus menjadi catatan penyidik. ICJR juga khawatir, pengusutan kasus ini diwarnai oleh tindakan menghalangi keadilan atau obstruction of justice yang bertujuan mempersulit proses penyidikan.

Sebagaimana diungkap oleh pihak kepolisian, seluruh kamera CCTV yang ada di kediaman Kadiv Propam disebut sedang rusak pada waktu kejadian. Bahkan, informasi lain menyatakan ada CCTV yang diganti di kompleks Polri Duren Tiga.

Oleh karena waktunya yang pas dan bersinggungan ini, kata Sasi, perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait klaim kerusakan CCTV, untuk memastikan ada tidaknya potensi untuk sengaja menghilangkan bukti rekaman CCTV atas kejadian ini. Pasal 221 KUHP mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti dengan maksud supaya tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum.

Dalam memastikan proses penyidikan yang independen dan transparan, tambahnya, Tim Gabungan Pencari Fakta harus dibentuk dan lembaga independen seperti Komnas HAM juga harus dilibatkan. Hal ini penting mengingat ada relasi kuasa dalam kasus ini, dimana kejadian ini melibatkan perwira tinggi kepolisian yang menjabat sebagai Kadiv Propam yang rumahnya menjadi tempat perkara.

Terlebih, indikasi bahwa pengusutan kasus ini akan sulit berjalan dengan transparan sudah mulai terlihat dari ketika pihak kepolisian baru mengungkap peristiwa ini ke publik pada Senin 11 Juli 2022, ketika waktu kejadiannya sudah lewat 3 hari.

Terakhir, lanjut Sasi, peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa pengawasan internal dari lembaga kepolisian melalui Propam tidak bisa efektif. Pengawasan oleh Propam jelas tidak dapat berjalan untuk mengawasi penyidikan semacam kasus ini, yaitu kasus-kasus yang melibatkan adanya konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh kepolisian.

Menurut Sasi, ke depan harus ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan independen, baik dalam proses peradilan seperti adanya pengawasan yudisial dan pengawasan dari penuntut umum dalam fungsi penuntutan, atau pun fungsi pengawasan eksternal yang nampaknya tidak lagi bisa ditempelkan dalam mekanisme Propam Polri.

“Maka perlu ada perubahan KUHAP untuk memastikan pengawsan dalam sistem peradilan, serta perubahan UU Kepolisian untuk memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih efektif terhadap kewenangan dan perliku kepolisian,” pungkas Sasi.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Pengusutan #Kasus #Tewasnya #Yosua #Dikhawatirkan #Menghalangi #Keadilan

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.