Indeks

Partai Buruh Bakal Gugat UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

  • Share
Jawapos TV

Radartarakan.co.id – Diundangkannya revisi Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mendapat kecaman dari kelompok buruh. Atas dasar itu, Partai Buruh akan mengajukan upaya perlawanan konstitusional melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, gugatan akan diajukan pekan ini. “Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini,” ucap Said Iqbal dalam konferensi pers kemarin (21/6).

Dia menjelaskan, gugatan dilakukan karena ada indikasi motif terselubung dalam pengesahan UU No 13/2022 itu. Motif tersebut adalah menjadikan UU PPP yang baru untuk memuluskan kembali UU Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain motif, Said mempersoalkan proses penyusunan UU PPP yang seolah mengulang metode pembahasan UU Cipta Kerja. Di mana prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan, terkesan kejar tayang karena hanya dilakukan selama 10 hari.

Cara tersebut cukup aneh, mengingat posisi UU PPP yang krusial sebagai pedoman penyusunan UU. ’’Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya 10 hari,” tuturnya.

UU PPP ini juga mengalihkan beberapa kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kewenangan untuk melakukan revisi saat ada kesalahan penulisan dan saat mengundangkan pengganti UU, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dilakukan oleh Kemensetneg. Sebelumnya, kewenangan mengundangkan UU, PP, dan perpres berada di menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal ini adalah Kemenkum HAM.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, ada beberapa hal yang tidak tepat dalam undang-undang tersebut. Jika alasannya untuk mempercepat birokrasi dengan mengalihkan ke Kemensetneg, dia tak setuju. Alasan mempercepat birokrasi tidak tepat. ”Kalau Menkum HAM lambat (dalam mengundangkan), ganti saja menterinya,” tuturnya kemarin (21/6).

Selain itu, dia menilai pengalihan kewenangan bukan hal yang bijak. ’’Tugas itu memang di Kemenkum HAM,” tuturnya. Apalagi, masih menurut Feri, Pusat Legislasi Nasional belum dibentuk oleh pemerintah.

Pada 2019 lalu, Mensesneg Pratikno sempat menyebutkan Presiden Jokowi akan membentuk Pusat legislasi Nasional yang akan diberi nama Badan Regulasi Nasional.

Feri menyayangkan belum adanya Pusat Legislasi Nasional yang merupakan amanah UU 15/2019 yang merupakan perubahan pertama UU 12/2011. ’’Kalau tanpa disertai pusat legislasi, nomenklatur pembentukan per-UU-an seharusnya tetap di Kemenkum HAM,” imbuhnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/lyn/tyo/c17/ttg



#Partai #Buruh #Bakal #Gugat #PPP #Mahkamah #Konstitusi

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version