Menag Ancam Sanksi Travel Haji Tak Berizin

  • Share
Menag Ancam Sanksi Travel Haji Tak Berizin

Jelang Armuzna, Operasional Bus Salawat Distop Sementara

Radartarakan.co.id – Kementerian Agama memastikan tidak memiliki kewenangan dalam mengelola visa haji mujamalah (furoda/undangan dari Saudi). Meski begitu, penyelewengan dalam pemberangkatan jemaah haji furoda tetap mendapat perhatian.

Hal itu merujuk kasus dideportasinya 46 warga negara Indonesia (WNI) karena tidak bisa menunjukkan visa haji kepada petugas di bandara. Apalagi, travel yang memberangkatkan mereka tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, penyelenggaraan haji khusus harus sesuai peraturan. ”Mereka (travel) yang tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan, misalnya kasus 46 calon jemaah yang dipulangkan, saya kira harus diberi sanksi tegas,” kata Yaqut setelah melaksanakan umrah wajib setiba di Makkah kemarin (4/7).

Menurut dia, travel tersebut telah mempermainkan nasib orang yang memiliki keinginan untuk berhaji. ”Mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Itu kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” imbuhnya tanpa memerinci bentuk sanksi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa visa haji Indonesia terbagi menjadi dua. Yakni, visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

”Kementerian Agama tidak mengelola visa haji mujamalah, hanya visa haji kuota Indonesia,” katanya. ”Karena sifatnya adalah undangan raja, pengelolaan visa tersebut di bawah kewenangan langsung Kedutaan Besar Arab Saudi,” sambung mantan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut.

Teknis keberangkatan pemegang visa mujamalah, kata dia, harus berangkat ke Arab Saudi melalui PIHK. Tujuannya, proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. ”Di samping itu, pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PIHK,” sebut Hilman.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka yang tengah berada di Makkah sebagai tim pengawas berharap ke depan ada pembicaraan antara Kementerian Agama dan pemerintah Saudi soal visa mujamalah. Sebab, selama ini persoalan itu hanya mengandalkan hubungan antara pihak Saudi dengan pihak-pihak yang mengajukan permohonan furoda, baik secara individual ataupun melalui travel. ”Permintaan visa furoda itu tinggi, tapi tidak ada jaminan berapa kuota yang dikeluarkan oleh Saudi,” ungkapnya.

Persiapan Armuzna

Tiga hari menjelang pelaksanaan puncak ibadah di Arafah pada Jumat (8/7), panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) terus mengimbau calon jemaah untuk mempersiapkan diri. Seiring dengan pemberhentian operasional bus salawat yang biasa mengantar dari pemondokan ke Masjidilharam, jemaah diminta lebih banyak berada di hotel untuk menjaga kondisi badan.

Kasi Transportasi PPIH Daker Makkah Asep Subhana menjelaskan, transportasi bus salawat resmi distop sementara kemarin. Hal itu terkait dengan persiapan menjelang ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). ”Kebijakan pemerintah Saudi, seluruh armada bus dipindahkan dari Kota Makkah ke Muzdalifah,” katanya. Bus salawat akan kembali aktif pada 14 Zulhijah setelah pelaksanaan ibadah di Mina selesai.

Pihaknya kini tengah mempersiapkan untuk pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah pada 7 Juli. Nantinya, akan dibagi tiga pemberangkatan, pagi, siang, dan sore. ”Dimulai pukul 07.00 dan direncanakan oleh muasasah sebagai penanggung jawab. Diperkirakan sore pukul 17.00 jemaah sudah di Arafah seluruhnya,” imbuhnya. (wan/c17/oni)



#Menag #Ancam #Sanksi #Travel #Haji #Tak #Berizin

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *