Mardani Maming jadi Tersangka, BW Sebut Ada Indikasi Abuse of Power

  • Share
Jawapos TV

Radartarakan.co.id – Tim kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, Bambang Widjojanto menilai terdapat indikasi abuse of power dan pelanggaran atas due process of law dalam penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap kliennya. Hal ini yang menjadi alasan pihaknya mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Permohonan Praperadilan dilakukan demi pernyataan KPK sendiri yang mengatakan akan melakukan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum,” kata pria yang karib disapa BW kepada wartawan, Rabu (13/7).

BW yang ditunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Denny Indrayana menjadi kuasa hukum Mardani ini juga menyebut, ada upaya mengesampingkan aspek transaksi bisnis dan investasi dalam kasus Bendum PBNU itu. Menurut BW, isu kriminalisasi terhadap Mardani yang merupakan Ketum HIPMI itu berbahaya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

“Saya hadir di sini diminta oleh PBNU sebagai kuasa hukum (juga) dalam rangka membela nilai-nilai yang saya yakini,” ucap BW.

BW mengutarakan, isu kriminalisasi akibat persaingan bisnis di Kalimantan Selatan yang menyeruak di publik ini tidak sejalan dengan nilai-nilai KPK serta semangat pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Jika terjadi ketidakpastian hukum dan investasi seperti ini, maka para investor cenderung akan wait and see. Karena persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional, dan bahkan internasional,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Denny Indrayana. Dia menyebut, kasus yang menyeret kliennya terkait dengan pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Menurut Denny, Mardani Maming pernah menyebutkan dalam penyelidikan perkara izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, kasusnya itu berkaitan dengan Haji Isam.

“Pada tahap penyelidikan Mardani dengan jelas menyebut, ini sebenarnya ada kaitan dengan persoalan bisnis Haji Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam di Kalimantan Selatan,” ungkap Denny.

Denny pun mengklaim kasus yang menyeret kliennya adalah persoalan persaingan bisnis, bukan suap. Dia pun menegaskan, akan membuktikan dalam praperadilan melawan KPK bahwa ada unsur kriminalisasi yang dilakukan Haji Isam terhadap Maming.

“Saya lahir di Kalsel jadi memang tidak sedikit pengusaha di Kalsel, jika berkonflik dengan Andi Syamsuddin Arsyad, ini berhadapan dengan kasus kriminalisasi, itu yang akan kita lihat dan akan buktikan pada saat proses salah satunya dalam proses praperadilan ini,” cetus Denny.

Merespons hal ini, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, murni penegakan hukum. Dia memastikan, tidak ada unsur bisnis dalam perkara itu.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum,” tegas Ali dikonfirmasi.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, para tersangka dalam perkara ini terjerat berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Karena itu, KPK memastikan semua proses hukum sudah sesuai dengan aturan.

Selain itu, KPK juga menyayangkan tim kuasa hukum Mardani Maming memainkan opini dalam melakukan upaya hukum praperadilan.

“Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini substansi perkara ini tanpa berdasarkan argumentasi hukum yang tepat,” ujar Ali.

Oleh karena itu, KPK meminta kepada tim kuasa hukum Mardani Maming untuk tidak sembarang melontarkan pernyataan. Argumentasinya itu diharapkan bisa dibuktikan dalam langkah praperadilan di pengadilan.

“Sama-sama kita ikuti uji keabsahan syarat formil proses penyidikan perkara ini di depan persidangan yang terbuka untuk umum dimaksud,” pungkas Ali.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Mardani #Maming #jadi #Tersangka #Sebut #Ada #Indikasi #Abuse #Power

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *