Komisi V DPR RI Pastikan Prioritaskan Pembahasan RUU LAJJ

  • Share
DPR Akan Kembali Bahas 3 RUU Pemekaran Papua Setelah Libur Idul Fitri

Radartarakan.co.id – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan sejak awal memprioritaskan RUU Jalan dan RUU LLAJ pada 2022. Karena RUU Jalan telah disahkan menjadi UU Jalan pada akhir 2021, saat ini Komisi V akan memprioritaskan pembahasan RUU LLAJ.

“LLAJ itu jadi prioritas, kami akan dorong lagi di Baleg. Kami akan komunikasi dan desak Baleg memasukkan di prioritas 2022. Kan masih bisa masuk perubahan, karena setiap saat ada evaluasi oleh Baleg,” kata Suryadi kepada wartawan, Rabu (6/7).

Dia mengakui, Komisi V DPR RI saat ini sedang melakukan pendalaman melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak, di antaranya pakar transportasi, praktisi dan beberapa asosiasi. Hal ini bertujuan untuk mematangkan konten atau substansi yang nanti akan disiapkan oleh Badan Keahlian DPR.

“Kami akan dorong kembali supaya RUU LLAJ ini menjadi prioritas di 2022. Kami masih optimis, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemarin kami memaklumi ada keterbatasan pembahasan karena situasi Covid-19 dan lain-lain,” ucap Suryadi.

Ia menambahkan, penyusunan dan pembahasan RUU LLAJ di Komisi V terus mengalami penambahan substansi. Jika pada awalnya mengakomodir soal angkutan daring, belakangan setelah menggelar rapat dengan stakeholder, diketahui banyak substansi yang memang perlu dimasukkan.

“Ternyata setelah kita buka, banyak masalah yang harus didalami. Termasuk menyangkut kewenangan polisi dalam mengeluarkan SIM, termasuk ODOL, termasuk koordinasi dengan Kemenperin mengenai kendaraan yang boleh diperjualbelikan di pasar sementara dijalanan tidak disiapkan sarananya,” tegas Suryadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mempertanyakan, proses legislasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus ditelusuri hambatannya. Pihaknya akan mengecek apakah hambatan itu ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR atau sebaliknya di Komisi V DPR sebagai pengusul revisi UU LLAJ.

“Nanti akan kami cek sejauh mana RUU ini telah dibahas di internal Baleg, dan bisa saja Komisi V kalau merasa ada kelambatan didalam pengambilan keputusan harmonisasi di Baleg, dapat menelusurinya,” ucap Herman Khaeron.

Menurut Herman, Fraksi Demokrat DPR belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V agar RUU LLAJ pada Oktober 2021 lalu. Sebab belum melihat langsung surat tersebut, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

“Apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan? Ini bisa dikomunikasikan dengan Baleg, selama memang urgensinya betul-betul dalam skala yang harus diselesaikan. Sebagai anggota Baleg, nanti saya cek lagi, saya harus tanyakan juga ke Baleg, nanti diinfokan kembali,” pungkas Herman.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Komisi #DPR #Pastikan #Prioritaskan #Pembahasan #RUU #LAJJ

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.