Jangan Sekadar Dilerai, tapi Juga Diproses Hukum

  • Share
Jangan Sekadar Dilerai, tapi Juga Diproses Hukum

HB X kepada Polda DIJ Terkait Konflik Antarkelompok

Radartarakan.co.id – Pada 2019, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Hamengku Buwono (HB) X pernah menjadi penengah dalam kasus konflik antarkelompok di Depok, Sleman. Dalam pertemuan tersebut, mereka yang terlibat bersepakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan lagi.

Tapi, kerusuhan serupa kembali terjadi sejak Sabtu (2/7) dini hari dan berlanjut kemarin (4/7) di kawasan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, dan sekitarnya. HB X pun meminta Polda DIJ bertindak tegas dengan memproses hukum para pelaku perusakan, penganiayaan, maupun provokator.

”Kalau saya, ya kenapa harus terjadi kekerasan (fisik). Saya sudah minta untuk tidak kekerasan. Secara individu, tapi mungkin juga mahasiswa, perkara bicara keras ya biasa bicara keras ya nggak papa. Itu kan volume radio saja. Gedekke cilikke, tapi jangan pengertian kekerasan itu fisik,” jelasnya.

Menurut HB X, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja, peristiwa tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum hingga terjadi kekerasan fisik serta berlanjut kerusuhan di beberapa titik lokasi kemarin. ”Saya tidak mau di Jogja ajang kekerasan fisik menjadi kebiasaan untuk didik anak. Jadi, saya berharap karena ini pelanggaran hukum, ya polda tidak sekadar melerai, tapi juga disiplin ya berproses (hukum) dengan baik,” katanya ditemui wartawan di kompleks kepatihan.

HB X menjelaskan, polisi harus tegas agar peristiwa serupa tak terulang. ”Kita harus keras dengan orang-orang seperti itu. Saya sendiri juga sudah menerjuni mereka. Karena justru tidak dilakukan tindakan hukum, mereka berani. Tegakkan saja hukum itu, kan aturan ada,” ujarnya.

Pemprov DIJ tak menutup kemungkinan membuka ruang audiensi sebagai upaya menjembatani pihak-pihak terkait. ”Ya, silakan saja bagi saya ndak masalah. Nanti kalau memang tidak bisa, ya saya yang nerjuni juga bisa saja. Tapi, tidak hanya menjembatani, melainkan juga tindak (bagi yang) melanggar hukum. Itu saja,” tambahnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengimbau kelompok atau komunitas yang terlibat agar menjalin komunikasi apabila ada kesalahpahaman. Begitu pula jika berkomunikasi secara langsung tidak memungkinkan, mereka bisa difasilitasi mediasi oleh kelurahan, kabupaten, kesbangpol, atau kepolisian. ”Itu sebaiknya berkomunikasi dengan baik, dialog yang baik, maunya apa. Kemudian, kita bisa saling memahami sehingga tidak perlu ada kekerasan fisik,” katanya.



#Jangan #Sekadar #Dilerai #tapi #Juga #Diproses #Hukum

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.