Izin Pondok Shiddiqiyyah Dicabut, Ini Jawaban Pengurus

  • Share
Izin Pondok Shiddiqiyyah Dicabut, Ini Jawaban Pengurus

Radartarakan.co.id – Kebijakan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren (ponpes) Shiddiqiyyah, Ploso mendapat respons dari pengurus ponpes. Mereka mempertanyakan kebijakan Kemenag RI yang dinilai terlalu dini.

”Sampai hari ini, kami belum menerima secara otentik keputusan dari Kemenag yang sudah demikian viral itu. Kami berharap itu tidak sampai ada pencabutan atau pembekuan izin dari kegiatan pendidikan di Pesantren Shiddiqiyyah,” terang Joko Herwanto, Ketua DPP Orshid seperti dikutip Radar Jombang (Jawa Pos Group), Senin (11/7) malam.

Joko menyebut, pihaknya mengaku tetap menghormati keputusan Kemenag itu. Namun, pihaknya menyebut akan tetap melakukan upaya-upaya agar keputusan itu tak akan merugikan pesantren juga santri di Shiddiqiyyah.

”Tentu saja kami mempersiapkan langkah-langkah, untuk memastikan kebijakan ini tidak lagi membuat atau merugikan santri yang jumlahnya ribuan yang ada di Pesantren Shiddiqiyyah,” lontarnya.

Joko menilai, keputusan yang dibuat Kemenag itu terlalu dini. Alasan Kemenag yang mengkaitkan kasus hukum MSAT dengan pembekuan izin pondok juga disebutnya tidak tepat. ”Bagaimana mungkin sebuah kasus yang dilakukan personal, kemudian kelembagaan kami dikorbankan,” imbuhnya.

Joko menyebut, selama ini tak ada ajaran yang menyimpang di pondok pesantren yang diurusnya itu. ”Kami justru mengajarkan cinta Tanah Air,” sebutnya.

Hingga kemarin, pihaknya juga mengaku belum tahu bagaimana proses pembelajaran santri akan dilakukan. Lantaran saat keputusan itu keluar, kegiatan pendidikan di pondok tengah libur. ”Kebetulan hari ini sampai berakhirnya Idul Adha ini diliburkan, kegiatan normatif pendidikan tidak ada, hanya doa bersama,” lontarnya.

Joko juga menjelaskan, imbauan yang diberikan Kemenag Jombang agar wali santri segera menarik anaknya dari pondok juga masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Terlebih, menurutnya hingga saat ini seluruh wali murid masih mau menyekolahkan anaknya di pondok tersebut.

”Wali murid, justru merasa keberatan itu, Itu keberatan yang semua pihak harus bisa mengetahuinya,” pungkasnya.

Diketahui, Kemenag RI telah membekukan izin operasional pondok pesantren Shiddiqiyyah di Ploso. Pembekuan izin itu, berkaitan dengan oknum pengasuh pondok yang diduga melindungi pelaku juga DPO kekerasan seksual.

Sedangkan Kemenag Jombang menyebut, dengan dibekukannya izin itu maka seluruh kegiatan di dalam pondok itu tak diakui lagi keberadaannya, termasuk dua pendidikan kesetaraan di pondok. Kemenag Jombang juga mengimbau seluruh wali santri pondok itu untuk segera menarik putra-putrinya dari pondok dan memindahkannya ke pesantren yang lebih aman.



#Izin #Pondok #Shiddiqiyyah #Dicabut #Ini #Jawaban #Pengurus

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *