Indeks

Imbas Kriminalisasi, Lapas Dipenuhi Pecandu

  • Share
Imbas Kriminalisasi, Lapas Dipenuhi Pecandu

Radartarakan.co.id – Komisi III DPR berusaha membenahi penanganan kasus narkoba. Caranya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu poin penting adalah perbaikan mekanisme rehabilitasi pengguna barang terlarang itu.

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan bahwa salah satu pasal yang akan diubah adalah pasal 54. Pihaknya akan mendorong agar persyaratan untuk rehabilitasi tidak terlalu banyak. “Dengan cara itu, kita harapkan rehabilitasi bisa berjalan maksimal,” terang politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Menurut I Wayan, jika persyaratan rehabilitasi banyak dan berbelit, ada kemungkinan muncul celah permainan. Sebab, persyaratan tidak terlepas dari subjektivitas aparat penegak hukum. Karena itu, dalam revisi UU akan diatur tentang proses rehabilitasi yang mudah.

Terpisah, Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, mengatakan bahwa UU Narkotika sudah tidak mampu lagi mengantisipasi dinamika dan perkembangan hukum di tengah masyarakat. Menurut dia, legislasi yang sekarang berlaku malah cenderung mengkriminalisasi pecandu narkoba. Faktanya, mayoritas penghuni lapas dan rumah tahanan adalah para pecandu.

Kondisi itu tentu sangat miris. Apalagi, kemudian muncul bahwa bandar narkoba hanya dijerat sebagai pengguna, sedangkan pemakai narkoba dijerat sebagai bandar. “Bandar dipemakaikan, sementara pemakai dibandarkan,” kritiknya.

Sementara itu, Slamet Pribadi, pakar hukum narkotika, menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang kontradiktif dalam UU Narkotika. Pasal 54, misalnya. Di sana disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Artinya, negara memberikan kesempatan kepada pengguna untuk rehabilitasi.

Namun, dalam pasal 112 dijelaskan bahwa setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau membeli adalah melawan hukum. Dua pasal itu kontradiktif. Satu sisi pecandu wajib rehabilitasi, di sisi lain mereka yang membeli, menguasai, dan menyimpan pasti kena hukum.

“Coba lihat, apakah ada pengguna yang tidak membeli, tidak menyimpan, tidak menguasai, dan tidak menggunakan. Di sini terjadi tumpang-tindih,” tegasnya.

Slamet berharap revisi UU Narkotika nanti benar-benar menciptakan keseimbangan antara kesehatan dan kriminal. Harus ada hukum dan kesehatan yang seimbang. Saat ini, menurut dia, arahnya lebih banyak ke penghukuman.



#Imbas #Kriminalisasi #Lapas #Dipenuhi #Pecandu

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version