Indeks

Ganjar Akan Jadikan 7.809 Desa Jateng Percontohan Antikorupsi Nasional

  • Share
Ganjar Akan Jadikan 7.809 Desa Jateng Percontohan Antikorupsi Nasional

Radartarakan.co.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap jadikan 7.809 desa di Jawa Tengah sebagai percontohan desa antikorupsi nasional. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjuk Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang sebagai salah satu dari 10 desa percontohan antikorupsi nasional.

“Iya (Desa Banyubiru) salah satu dari 10 desa di 10 provinsi yang dipilih KPK untuk jadi percontohan. Ini akan jadi pionir. Tapi kita akan genjot yang di Jawa Tengah. Pulang dari sini, saya perintahkan semua desa di Jateng melakukan itu,” kata Ganjar saat mengikuti acara pembentukan percontohan desa antikorupsi yang digelar KPK di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6).

Ganjar menegaskan, pembentukan percontohan desa antikorupsi ini merupakan momentum yang bagus. Sebab saat ini, sudah banyak laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Bahkan, tak sedikit pula kepala desa yang dimejahijaukan karena penyelewengan dana desa.

“Penggunaan dana desa cukup dikritisi masyarakat. Pak Firli Bahuri tadi juga menyebut sudah banyak kepala desa atau aparatur desa yang ditangkap, meskipun banyak juga yang sudah bangun jalan dan lainnya,” ujara Ganjar.

Percontohan desa antikorupsi ini, dinilai Ganjar, juga sangat bagus sebagai upaya untuk melawan praktik-praktik korupsi. Bahkan di tingkat desa. Ini sekaligus sebagai pengingat agar pengelolaan anggaran negara sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk dana desa yang harus dikelola dengan benar dan transparan, mengingat nilainya yang cukup besar.

Acara pembentukan percontohan desa antikorupsi yang digelar KPK yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan sejumlah pejabat lainnya di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6). (Istimewa)

“Ini bagian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa termasuk kita di daerah bagaimana menyiapkan daerah berintegritas, transparan dan akuntabel dalam penggunaan keuangan negara. Apakah itu bankeu, dana desa dan lainnya,” papar Ganjar.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan. Saat ini, praktik korupsi juga terjadi di masyarakat pedesaan.

Terbukti, data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran negara ke desa-desa di Indonesia senilai Rp 468 triliun. Ternyata dari anggaran itu, ditemukan sejumlah penyelewengan.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM



#Ganjar #Akan #Jadikan #Desa #Jateng #Percontohan #Antikorupsi #Nasional

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version