DPR Segera Sikapi Putusan MK yang Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

  • Share
Jawapos TV

Radartarakan.co.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari menyatakan, pihaknya bersama pemerintah akan segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait ketentuan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Menurut Taufik, MK menyebutkan bahwa legalisasi ganja merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

“Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika yang sedang berlangsung,” kata Taufik kepada wartawan, Rabu (20/7).

Taufik menyebut, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan DPR dan pemerintah dalam menyikapi putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Pertama, kebijakan narkotika khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, MK menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.

Kedua, lanjut Taufik, MK menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan tersebut khususnya berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis narkotika golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.

“MK memberikan penekanan pada kata ‘segera’ dalam putusannya dengan memberikan huruf tebal menunjukkan urgensi terhadap hasil pengkajian yang dilakukan pemerintah,” ucap Taufik.

Dalam pengkajian tersebut, Taufik pun menyarankan agar pemerintah juga merujuk pada kajian yang telah ada di tingkat internasional termasuk kajian dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD). Pasalnya, Tahun 2019, ECDD merekomendasikan kepada the Commission on Narcotics Drugs (CND) yang dibentuk UN Ecosoc dan WHO, agar menjadikan cannabis atau ganja sebagai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



#DPR #Segera #Sikapi #Putusan #yang #Tolak #Legalisasi #Ganja #untuk #Medis

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.