Diburu KPK, Ricky Ham Diminta Demokrat Jangan Lari dari Masalah

  • Share
KPK Sidik Suap Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jatim

Radartarakan.co.id – Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak telah resmi masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ricky Ham yang terjerat kasus dugaan suap suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua diduga melarikan diri ke Papua Nugini.

Merespons hal ini, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, pihaknya sangat menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum. Ricky Ham yang merupakan kader Partai Demokrat diminta untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

“Partai Demokrat sangat menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum. Menyadari sepenuhnya bahwa demokrasi yang sehat dan kuat mensyaratkan hukum sebagai panglima yang tak bisa ditawar-tawar, semuanya sama di depan hukum dan tak ada yang kebal hukum,” kata Kamhar kepada wartawan, Senin (18/7).

Kamhar menegaskan, sikap menghormati proses hukum telah dicontohkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden RI. Menurut Kamhar, Partai Demokrat tak mentolerir pelanggaran hukum apalagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap kader Partai Demokrat.

“Bahkan kader utama partai sekalipun tak ada pengecualian. Semuanya diproses secara hukum, dan menghormati sepenuhnya proses dan keputusan hukum. Di masa kememimpinan Mas Ketum AHY pun demikian, nilai, sikap dan tradisi ini kokoh terjaga,” tegas Kamhar.

Oleh karena itu, Partai Demokrat mengimbau Ricky Ham Pagawak untuk segera menyerahkan diri ke KPK. Dia berujar, melarikan diri dari proses hukum tidak akan menyelesaikan masalah.

“Pak RHP wajib menghadapi proses hukum yang tengah dihadapinya saat ini secara kesatria. Jika benar informasi bahwa beliau kabur ke Papua Nuginu, maka kami ingatkan bahwa melarikan diri tak akan menyelesaikan masalah, malah hanya semakin menambah masalah. Karenanya kita harapkan beliau akan mengindahkan dan menghadiri panggilan KPK. Kita akan memonitor agar proses hukumnya profesional dan adil,” ujar Kamhar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya telah menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) tergadap Bupati Memberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak. KPK mengimbau, bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Ricky Ham segera melapor ke KPK.

“Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan,” ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali meminta, pihak-pihak tidak membantu pelarian Ricky Ham Pagawak dari pemeriksaan KPK. Karena dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, dalam hal menghalang-halangi proses penyidikan KPK.

“KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara,” tegas Ali.

Dalam pencarian ini, lanjut Ali, KPK juga mengapresiasi pihak Kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu. Untuk menemukan keberadaan tersangka Ricky Ham, tim penyidik KPK juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada berbagai pihak, di antaranya orang-orang terdekat tersangka yang diduga turut membantu proses pelarian.

“Saat ini tim masih menganalisa berbagai keterangan pihak dimaksud,” pungkas Ali.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Diburu #KPK #Ricky #Ham #Diminta #Demokrat #Jangan #Lari #dari #Masalah

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *