Cegah Kasus ACT Terulang, Pemerintah Harus Bentuk Pengawas Independen

  • Share
PPATK Blokir 300 Rekening ACT

Radartarakan.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah membentuk lembaga independen yang berfunsi mengawasi yayasan maupun lembaga filantropi. Hal ini bertujuan agar kasus penyelewengan donasi seperti yang terjadi pada Aksi Cepat Tanggap (ACT) tak lagi terulang.

“Pengelolaan lembaga-lembaga filantropi itu memang harus diperkuat dan diawasi oleh lembaga, apakah itu independen atau lembaga khusus. Ini sangat diperlukan agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Minggu (10/7).

Mu’ti mencontohkan, lembaga pengawasan itu seperti pada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang pengawasnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini untuk memperketat pengumpulan donasi dari setiap lembaga kemanusiaan.

“Memang akan lebih bagus kalau lembaga yang mengawasi itu lembaga yang independen,” ucap Mu’ti.

Mu’ti mengamini, selama ini pengawasan terhadap lembaga filantropi terbagi dua. Pengawasan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Pertama, lembaga filantropi itu memang perizinannya berkaitan dengan UU zakat. Itu ranahnya ada pada Kemenag. Kedua, ada yang di bawah Kemensos,” papar Mu’ti.

Ia berharap, meski Kementerian Sosial telah mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) kepada ACT, namun integritas pengawasan terhadap lembaga filantropi tetap harus diperketat. Sehingga memang membutuhkan lembaga independen yang khusus mengawasi para institusi pengumpul donasi.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Cegah #Kasus #ACT #Terulang #Pemerintah #Harus #Bentuk #Pengawas #Independen

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *