BW dan Denny Indrayana Disebut Ingkari Perjuangan Antikorupsi

  • Share
Fokus Bela Mardani Maming, BW Mundur dari Tim Anies Baswedan

Radartarakan.co.id – Tim kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, Bambang Widjojanto alias BW dan Denny Indrayana menuai sorotan publik. Hal ini lantaran BW merupakan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Denny Indrayana yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkham).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) Petrus Salestinus mengkritik keputusan BW dan Denny Indrayana yang memilih untuk membela koruptor. Padahal, keduanya mengedepankan sikap antikorupsi.

“Denny Indrayana dan BW yang digembor-gemborkan sebagai aktivis gerakan antikorupsi justru melawan KPK,” kata Petrus dikonfirmasi, Jumat (22/7).

Menurut Petrus, keputusan Denny Indrayana yang memilih menjadi pengacara koruptor bertentangan dengan ucapan yang pernah dilontarkannya, bahwa penasihat hukum koruptor adalah koruptor.

Sementara itu, lanjut Petrus, BW yang merupakan mantan pimpinan KPK dan juga pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) seharusnya tak memilih untuk menjadi pengacara koruptor. Terlebih, ICW merupakan organisasi masyarakat yang sampai saat ini paling kencang menyuarakan antikorupsi.

“Ketika melawan KPK, bertentangan dengan kodratnya selaku penggiat antikorupsi selama bertahun-tahun,” tegas Petrus.

Menurut Petrus, perkara yang menjerat Mardani Maming dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu bukan perkara besar. Menurut Petrus, turunnya kedua aktivis antikorupsi itu untuk menjadi tim pengacara Mardani Maming karena terdapat kepentingan yang jauh lebih besar dipertukarkan dan dipertaruhkan.

“Ini berpotensi melahirkan konflik interest dengan KPK,” urai Petrus.

KPK sebelumnya juga mempermasalahkan penunjukan Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.
Penunjukkan BW membela Mardani Maming dinilai menimbulkan konflik kepentingan, karena masih mempunyai hubungan dengan KPK.

“Sampai saat ini Bambang Widjojanto masih memiliki hubungan hukum dengan KPK, sehingga terdapat benturan kepentingan dalam posisinya sebagai kuasa hukum pemohon (Mardani) yang dalam praperadilan ini menjadi lawan KPK selaku termohon,” ujar Anggota Tim Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7).

Ahmad menjelaskan, KPK memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada BW karena pernah menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, KPK juga masih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan keamanan ke pria yang karib disapa BW itu.

“Secara normatif, terkait aturan mengenai hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamananan pimpinan KPK tidak memberikan batasan jangka waktu kepada mantan pimpinan KPK,” tutur Ahmad.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad, BW masih bagian dari KPK yang seharusnya tidak menjadi lawan dalam praperadilan. Pasalnya, hak bantuan hukum dan keamanan untuk BW masih dibiayai KPK melalui APBN.

KPK khawatir, BW bakal membela Mardani karena adanya kepentingan antara perusahaan dengan jabatannya di Pemprov DKI. Apalagi, Mardani Maming merupakan pemilik PT. Batulicin Enam Sembilan yang menjalankan usaha di DKI Jakarta.

“Perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pemohon (Mardani) pun memiliki alamat, berkedudukan, mempunyai kantor dan atau menjalankan usaha di DKI Jakarta, diantaranya PT Prolindo Cipta Nusantara,” pungkas Ahmad.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#dan #Denny #Indrayana #Disebut #Ingkari #Perjuangan #Antikorupsi

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *