Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap BPK Jabar Rp 1,9 Miliar

  • Share
Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap BPK Jabar Rp 1,9 Miliar

Radartarakan.co.id – Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin didakwa memberikan suap senilai Rp 1,9 miliar kepada tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dia didakwa bersama-sama dengan Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor, Maulana Adam; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor, Rizki Taufik Hidayat.

Sidang kasus dugaan suap yang menjerat Ade Yasin ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (13/7).

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagaimana dalam surat dakwaan.

Jaksa menyebut, uang senilai Rp 1,9 miliar itu diserahkan Ade Yasin kepada Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah selaku tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun Anggaran (TA) 2021. Pemberian uang suap Ade Yasin kepada tim auditor BPK itu dimulai sejak Oktober 2021 sampai April 2022.

Suap itu bertujuan agar laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Mengkondisikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran (TA) 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara,” sebagaimana bunyi surat dakwaan.

Ade Yasin dan lainnya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan



#Bupati #Bogor #Ade #Yasin #Didakwa #Suap #BPK #Jabar #Miliar

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *