Banyak Perubahan Aturan, Transisi RKUHP Tak Cukup Hanya Dua Tahun

  • Share
Banyak Perubahan Aturan, Transisi RKUHP Tak Cukup Hanya Dua Tahun

Radartarakan.co.id – Rancangan Kitab Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) idealnya diikuti dengan hukum acara pidana yang selaras dengan perubahan tersebut. Banyaknya perubahan yang dirumuskan RKUHP, dalam waktu transisi selama dua tahun yang diatur dalam Pasal 628 RKUHP tidak cukup untuk menyiapkan implementasi ketentuan baru tersebut.

“Pengaturan pemberlakuan RKUHP seharusnya tidak ditetapkan berdasarkan tenggat waktu, namun dengan undang-undang tersendiri dengan mengatur hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah untuk memastikan kesiapan penegak hukum, masyarakat, peraturan-peraturan pelaksana, maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem baru di RKUHP,” kata ahli hukum pidana yang tergabung dalam Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022, Nella Sumika Putri dalam keterangannya, Minggu (26/6).

Dia menuturkan, pengesahan RKUHP akan sangat berdampak pada overkriminalisasi dan berpotensi besar membuka ruang penyalahgunaan oleh penegak hukum, seandainya mekanisme hukum acara pidana masih mengacu pada KUHAP saat ini. Dengan minimnya judicial scrutiny dalam KUHAP – yang dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaan upaya paksa dijalankan dengan tepat dan tidak berdasarkan subyektivitas penydik.

Tak dipungiri, masih cukup banyaknya rumusan unsur tindak pidana di RKUHP yang bersifat multitafsir, dikhawatirkan perbaikan yang diinginkan di level praktik tidak akan tercapai secara signifikan. Bahkan, diperkenalkannya mekanisme maupun jenis pidana baru akan berdampak pada berubahnya kerja penegakan hukum.

“Banyaknya peraturan internal di tiap-tiap lembaga penegak hukum juga perlu dievaluasi dan diperketat agar rule of the game yang berbasiskan profesionalitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat dijalankan sama dalam berbagai perkara,” tegas Nella.

Dia pun memandang, proses konsolidasi dan harmonisasi hukum pidana terhadap perkembangan asas dan tindak pidana di Indonesia juga belum dilakukan dengan optimal. RKUHP belum memberikan respon terhadap liarnya tafsir ‘makar’ dalam praktik penegakan hukum yang diartikan secara serampangan.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



#Banyak #Perubahan #AturanTransisi #RKUHP #Tak #Cukup #Hanya #Dua #Tahun

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.