Aturannya Komplet dan Terperinci, Penerapannya Setengah Hati

  • Share
Jawapos TV

Mencegah Kekerasan Seksual terhadap Anak dari Sekolah

Membicarakan seksualitas adalah hal yang tabu. Karena itu, perlu dibahas secara ilmiah dalam forum yang formal. Sekolah, misalnya. Ketika seksualitas dikemas dalam bentuk pendidikan seksual dan disampaikan guru atau psikolog, ketabuan itu luntur. Demikiankah?

PSIKOLOG asal Surabaya Nuri Fauziah mengatakan bahwa hal mendasar dari pendidikan seksual adalah anatomi dan fisiologi alat genital. ”Bentuk dan fungsinya berbeda. Anak-anak perlu diperkenalkan juga pada fungsinya,” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos pada Kamis (21/7).

Tujuan pengenalan anatomi dan fisiologi alat genital itu, menurut Nuri, adalah supaya anak-anak bisa melakukan aktivitas pribadi secara mandiri. Dengan demikian, saat buang air kecil (BAK) atau buang air besar (BAB), mereka tidak perlu minta bantuan orang lain. ”Banyak kasus kekerasan seksual di sekolah terpicu dari persoalan BAK dan BAB yang belum tuntas pada level anak-anak sekolah dasar,” terangnya.

Batasan apa yang boleh dan tidak boleh juga sangat perlu disampaikan di sekolah. Nuri menyatakan, anak-anak kelas III atau IV SD sudah harus dipahamkan pada prapubertas. Pendidikan seksual tentang prapubertas itu sebaiknya disampaikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

”Perlu ada kurikulum khusus di sekolah. Karena pendidikan seksual berkaitan dengan hal yang natural dan instingtif. Jadi, harus dibahas dalam forum ilmiah. Jika tidak, anak-anak malah akan mencari tahu di forum-forum lain yang tidak ilmiah dan itu rentan salah,” papar Nuri.

Apa benar sekolah tidak punya kurikulum khusus soal pendidikan seksual? Heni Suharyani, guru salah satu SD di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengatakan bahwa kurikulum itu ada. Sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK), dia sering menyampaikan materi tersebut.

Kepada siswa kelas I, guru perempuan yang akrab disapa Ari itu akan memberitahukan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang orang lain. ”Hanya dokter dan orang tua yang boleh memegang jika siswa sedang sakit dan perlu diperiksa,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin (23/7).

Ari juga menambahkan materi tentang cara meloloskan diri dari orang yang mencoba menyentuh bagian yang sangat pribadi itu. ”Saya tekankan kepada siswa bahwa di luar pembelajaran, topik itu tidak boleh dibahas sembarangan,” tegasnya.

Bagi Ari, pendidikan seksual sangat penting bagi siswanya. Sebab, dia pernah menerima laporan dari siswa yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kakak kelasnya secara seksual. Setelah dilakukan penyelidikan dan evaluasi, ternyata anak-anak yang menjadi ”pelaku” pun hanya ikut-ikutan dari tontonan di internet. Maka, peran orang tua dan guru di sekolah perlu dipertegas.

Susi Febri Ariza yang mengajar di SDN 23 Payakumbuh, Sumatera Barat, mengatakan bahwa di sekolahnya, pendidikan seksual masuk kurikulum. Untuk anak-anak kelas V dan VI, ada materi tentang menstruasi dan mimpi basah. ”Disampaikan melalui ceramah oleh guru PJOK yang berkolaborasi dengan guru kelas. Guru agama juga menambahkan dari sisi ajaran agama,” ungkapnya.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan bahwa aturan dan payung hukum tentang kekerasan seksual di sekolah ada. Namun, implementasinya belum maksimal. Padahal, Permendikbud No 82 Tahun 2015 itu detail mengatur tentang upaya preventif dan kuratif kekerasan seksual di sekolah.

”Sayangnya para guru, orang tua, siswa, bahkan pengawas sekolah, termasuk dinas pendidikan (dispendik), tidak banyak mengetahui dan memahami aturan ini,” keluh Satriwan Salim, koordinator nasional P2G. Gugus Tugas Pencegahan Kekerasan sebagaimana diperintahkan dalam pasal 8 permendikbud pun tidak diwujudkan. Gugus itu terdiri atas kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua atau wali.

Selain itu, ketidakcermatan birokrasi pendidikan daerah seperti pengawas dan dispendik memicu langgengnya kekerasan seksual di sekolah. Hampir tiap minggu pengawas mengunjungi sekolah dan memantau pelaksanaan pembelajaran. ”Tapi kekerasan sering terjadi, bahkan oleh oknum guru. Kinerja pengawas yang memedulikan aspek administrasi pembelajaran belaka patut dipertanyakan,” kata Satriwan.

Pengawas seharusnya melakukan pembinaan, pelatihan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kepada kepala sekolah, guru, dan program sekolah. Jika dokumen kurikulum operasional sekolah tidak memuat upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, pengawas dan dispendik bisa menolak.

”Kekerasan terjadi karena minim atau mandeknya ruang partisipasi dan absennya kesetaraan dalam pembelajaran sehingga yang terbangun relasi kuasa,” kata Kepala Bidang Litbang Guru P2G Agus Setiawan saat ditemui terpisah.

Alih-alih memberikan yang dibutuhkan siswa, sebagian besar sekolah malah membatasinya lewat larangan-larangan. Maka, siswa berada dalam posisi inferior. Metode pembelajaran yang terpusat pada guru juga membuat siswa menjadi objek, bukan subjek pembelajaran.

#Aturannya #Komplet #dan #Terperinci #Penerapannya #Setengah #Hati

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.