Aturan Baru Tak Boleh jadi Pengurus Parpol, Ini Respons Komisaris KAI

  • Share
Penumpang Kereta yang Sudah Vaksin Kedua Tak Perlu Tes PCR

Radartarakan.co.id – Revisi PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, jabatan komisaris tidak boleh lagi diisi oleh orang yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Imbas peraturan baru ini, Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Endang Tirtana disorot karena kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menjawab hal itu, Endang mengaku siap menjalankan aturan tersebut. Dia menilai tak ada yang salah dalam aturan tersebut.

“Saya kira sudah tepat itu, karena di aturan BUMN di situ juga dijelaskan bahwa seorang komisaris tidak diperbolehkan untuk kemudian terlibat menjadi bagian dari pengurus partai politik,” ujar Endang kepada wartawan, Jumat (17/6).

“Kalau yang terbaru ini kan direksi dilarang untuk kemudian menjadi calon legislatif atau caleg juga ya, termasuk kepala daerah ya. Jadi bagus sekali,” imbuhnya.

Endang menilai aturan tersebut untuk memperbaiki kinerja BUMN. Dia berharap kebijakan itu bisa membawa dampak positif terutama bagi kinerja perusahaan.

“Sekarang ini kan kinerja BUMN sudah semakin membaik, dengan adanya peraturan ini diharapkan akan jauh semakin membaik dan memberikan kontribusi terhadap negara,” jelasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Sabik Aji Taufan



#Aturan #Baru #Tak #Boleh #jadi #Pengurus #Parpol #Ini #Respons #Komisaris #KAI

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.