Alasan KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Mardani Maming

  • Share
Kasus di Pemkab Memberamo Papua, KPK Amankan Bukti Aliran Uang

Radartarakan.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Sedianya sidang praperadilan tersebut digelar pada Selasa (12/7) hari ini.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, alasan pihaknya meminta penundaan persidangan praperadilan, karena masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan. Permintaan tersebut disampaikan KPK melalui surat yang dilayangkan Biro Hukum KPK kepada PN Jaksel.

“Proses ini penting agar persidangan ke depan dapat berjalan lancar,” kata Ali dalam keterangannya.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, permohonan praperadilan yang diajukan Mardani Maming tidak akan menghalangi upaya KPK untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat Maming. Menurut Ali, praperadilan hanya menguji aspek sah atau tidaknya penetapan tersangka, sehingga tidak menyentuh substansi pokok perkara.

“Jadi tidak menyentuh aspek materiil yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK,” tegas Ali.

Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa penyidikan perkara ini telah dilakukan secara profesional dan murni penegakkan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai Undang-Undang.

“KPK berharap penegakkan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Ali, dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Alhasil, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapat manfaat akhirnya secara optimal,” ujar Ali.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana sebagai tum kuasa hukum Mardani H Maming. Keduanya ditunjuk mendampingi Bendahara Umum PBNU itu dalam gugatan praperadilan.

Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang diterima dari KPK pada Rabu (22/6) lalu. PN Jakarta Selatan sedianya menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Mardani Maming pada pukul 10.00 WIB.

Pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan Maming tercatat dengan nomor perkara 55/Pid.Prap/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Ketua Umum HIPMI itu juga meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum tersebut.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



#Alasan #KPK #Minta #Jaksel #Tunda #Sidang #Praperadilan #Mardani #Maming

Sumber : www.jawapos.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *